Soal Pencemaran, DPRD Hadirkan KUD Nomontang di Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Boltim dengan menghadirkan KUD Nomontang dan Pemkab Boltim soal dugaan pencemaran Sungai Molobog dan Sungai Nuangan, Rabu 24 Nopember 2021.

SeputarBoltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KUD Nomontang, pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Lanud, Kecamatan Modayag, pada Rabu 24 Nopember 2021.

RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Fuad Landjar didampingi Wakil Ketua Medy Lensun dan Ketua Komisi II, Sofyan Alhabsyi.

Bacaan Lainnya

Pihak KUD Nomontang yang menghadiri RDP itu diantaranya, Kepala Teknik Tambang (KTT) Jamaludin, Ketua KUD Marlon Lomboan dan Sekretaris

Sementara, dari pihak Pemkab Boltim, hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Syukri Tawil, Kabag SDA Hasirwan.

RDP tersebut membahas soal dugaan pencemaran Sungai Molobog dan Sungai Nuangan.

Khusus Sungai Molobog, DLH Boltim membeberkan bahwa berdasarkan uji laboratorium, Sungai mengandung bakteri escherichia coli dan pengendapan. Kandungan ini dapat membahayakan manusia.

Namun, dalam RDP tersebut belum dapat dipastikan dari mana sumber pencemarannya. Apakah akibat pengelolaan tambang di wilayah IUP KUD Nomontang atau karena aktivitas tambang di aeral lainn.

“Ada juga aktivitas tambang di luar dari wilayah IUP kami,” kata Ketua KUD Nomontang, Marlon Lomboan.

Ketua Komisi II DPRD Boltim Sofyan Alhabsyi menyarankan agar DPRD turun langsung ke lapangan untuk memantau semua kegiatan penambangan baik di IUP KUD Nomontang maupun di luar areal produksi koperasi tersebut.

“Supaya kita tidak ‘mengkambing-hitamkan’ pihak-pihak tertentu soal dugaan pencemaran Sungai Molobog dan Nuangan. Makanya kita harus turun lapangan,” sebut Sofyan.

Ketua DPRD Fuad Landjar diakhir RDP sepakat dewan Boltim akan mengagendakan turun lapangan ke lokasi IUP KUD Nomontang.

“Persoalan lingkungan tak boleh dianggap sepele, kita akan turun lapangan untuk melihat langsung bagaimana kondisinya di sana,” ungkap Fuad.

Sementara itu, dalam RDP tersebut terkuak beberapa hal tentang KUD Nomontang yang mungkin belum banyak diketahui publik.

Diantaranya adalah luas lahan dalam IUP seluas 214 hektar. Jumlah anggota KUD sebanyak 80an orang dengan jumlah ijin pengelolaan sebanyak 34.

KUD Nomontang juga menggunakan tenaga kerja asing (TKA).

(Red)

Pos terkait