SeputarBoltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menuai kritikan.
Kritik terhadap lembaga terhormat tersebut kali ini terkait minimnya pengawasan di daerah.
“Banyak yang perlu diawasi di daerah tapi luput dari pengawasan DPRD karena personilnya lebih banyak di luar daerah ketimbang turun ke lapangan,” nilai Andy J Riyadhy, Direktur Intelijen Dan Investigasi Dewan Pimpinan Pusat, Lembaga Pemantau Pembangunan Dan Kinerja Pemerintah (LP2KP).
Menurut Andy, para legislator Boltim seperti kecanduan ‘jalan-jalan’ ke luar daerah sehingga fungsi pengawasan mereka di daerah seperti tidak jalan sama sekali.
“Kalau di daerah, para anggota DPRD kita hanya di kantor, rapat ini dan itu atau hearing pihak ini dan itu. Hampir tidak terlihat mereka di lapangan atau di masyarakat. Sementara lebih banyak dinamika di lapangan yang butuh kontrol lembaga DPRD,” tambahnya.
Pemerhati politik Boltim, Ismail Mokodompit, menilai bahwa DPRD Boltim periode 2019-2024 sejauh ini belum menunjukkan kinerja maksimal untuk masyarakat di daerah.
“Terkesan di masyarakat dewan hanya menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas, sementara rakyat saat ini sedang susah karena dampak pandemi Covid-19. Ini sangat miris,” sebut Ismail.
Ketua DPRD Boltim, Fuad Landjar, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa penting pihak DPRD untuk turun melakukan pengawasan di lapangan.
Namun, kata dia, DPRD menjadwalkan kunjungan lapangan jika ada aduan dari masyarakat.
“Jika ada laporan dari masyarakat maka kami siap menampung, menerima, dan turun lapangan,” ujar Fuad.
Untuk pengawasan DPRD, lanjutnya, dilakukan sesuai tugas komisi masing-masing.
(Red)
