Ini Tanggapan DPRD Terkait Tuntutan Aliansi Simbalang

Demo kelompok waega yang tergabung dalam Aliansi Simbalang, Jumat 27 Agustus 2021.

SeputarBoltim.com – Aksi damai sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Masyarakat Penambang Melawan (Simbalang) pada Jumat 27 Agustus 2021, berakhir pembubaran secara spontan oleh Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Salah satu tuntutan massa aksi yang belum sempat tersampaikan ke DPRD adalah mendesak lembaga tersebut membuat regulasi tentang penambang lokal.

Bacaan Lainnya

Menanggapi aspirasi ini, Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir menjelaskan, sudah pernah membahas dan mengusulkan persoalan itu.

Kata politisi Partai Nasdem itu, agar penambang lokal dapat memanfaatkan kandungan alam di Boltim maka dibutuhkan legalitas.

Salah satunya adalah dengan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) atas lokasi yang disinyalir mengandung mineral.

“Ini sudah pernah kita bahas, sudah sering saya sampaikan (ke eksekutif). Untuk (aspirasi usulan WPR) perlu kajian dan penelitian geologis, misalnya berapa deposit kandungan mineral di aeral itu, supaya masyarakat yang mengambang (ketika sudah WPR) tidak rugi,” jelas Jabir, di Kantor DPRD Boltim.

“(WPR) Sangat wajar diusulkan, jika ada peluang secara hukum untuk dilakukan, karena sayang kita daerah tambang kemudian tidak ada wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat (secara legal),” tambahnya.

Diketahui, aksi Aliansi Simbalang digelar sebagai bentuk protes terhadap tindakan penertiban sejumlah aparat Polres Boltim pada 18 Agustus 2021.

Diduga, penertiban tersebut disertai dengan pembakaran barak dan alat tambang milik para penambang.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar